MENKOMINFO Rudiantara: Revisi UU ITE Masuk Prioritas di Tahun 2015

Menkominfo: Revisi UU ITE Masuk Prioritas di Tahun 2015Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk merevisi Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Revisi tersebut sudah masuk prioritas di 2015, semoga bisa diselesaikan tahun ini, kata Rudiantara di sela-sela acara “Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia”, di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta, Selasa (3/2).

Dirinya mendukung penuh revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik. “Saya mendukung revisi UU ITE. Saya akan mengawal di Prolegnas 2015 untuk merevisi pasal 27 ayat 3 UU ITE,” kata Rudiantara.

Menurutnya, UU ITE itu sejatinya melindungi masyarakat dari setiap transaksi yang terjadi di dunia maya dan menggunakan perangkat teknologi. Hanya saja, lanjut dia, permasalahannya ada pada penerapan dan lemahnya kompetensi aparat hukum.

Masalahnya hanya ada pada penerapan di pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pelarangan melakukan pencemaran nama baik di Media sosial. Namun tidak dijelaskan penggolongan jenis penghinaan dan pencemaran nama baik, ujarnya.

Akibatnya, jelasnya, aparat penegak hukum dengan mudah menahan seseorang yang mencemarkan nama baik. Bahkan, yang cukup disayangkanya juga, lanjut dia, aparat penegak hukum tidak memiliki kompetensi yang memadai terkait pemahaman UU ITE.

Memang aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai terkait pemahaman UU ITE. Jika mereka ingin menerapkan, harus hati-hati, dan aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai, jelas Rudiantara.

Dia menyadari, hingga saat ini telah banyak korban yang terjerat kasus ini sejak UU tersebut dikeluarkan 2008 lalu. Bahkan belakangan banyak pihak yang mendesak agar revisi ini segera dilakukan. Oleh karena itu, Rudiantara berjanji akan mengawal proses revisi pasal tersebut ke depannya.

Perlu diketahui, UU ITE yang cakupannya tentang globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diterbitkan pada 25 Maret 2008.

Pasal 27 ayat 3 pada UU tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Butir ini sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat dunia maya.

Sumber: Kominfo.go.id