LPP-APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Hari ini Disahkan Menjadi Peraturan Daerah Tahun 2021

Panyabungan,- Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal menggelar Rapat Paripurna guna mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP-APBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Tahun 2021, di Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (22/08/2021). Sebanyak Delapan Fraksi di DPRD Mandailing Natal, diantaranya adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PKS, Hanura, Fraksi Persatuan Mandailing Natal, Fraksi Amanah Berkarya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2020 dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tahun 2021.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut diantaranya Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi, B.App, Fin, M.Fin., Sekretaris Daerah, Gozali Pulungan, Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis dan 2 Wakil Ketua DPRD, Harminsyah Batubara dan Erwin Efendi Nasution, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pimpinan Forkopimda Plus diantaranya Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Agama serta Perwira Penghubung dari TNI.

“Laporan LPP APBD tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK),” Ucap Afrizal SE, Sekretaris DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Adapun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf A tahun 2020 sebagai berikut. Pendapatan Rp. 1. 506.860.944.387.53, Belanja, Rp 1. 194.599.581.198.89, Transfer Bantuan Keuangan Rp 364.158.440.881.00, Surplus/Defisit Rp 52.897.388.691,85, Biaya Penerimaan Rp 166.166.603.125,53, Pengeluaran 0,00, Pembiayaan Netto (2) Rp 166.166.603.125,53 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA (1+2) Rp 63.219.214.433,68
Sementara itu Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi, B.App, Fin, M.Fin., menyebutkan masih banyak terdapat kekurangan dan ketidakpuasan masyarakat baik dalam hal pembangunan. Untuk itu Bupati yang akan diberikan pernghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Wakil Bupati Termuda se-Indonesia tersebut berharap komitmen pembangunan diperkuat dalam pelaksanaan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2022 dan penyiapan rencana kerja Pemerintah Daerah yang semakin parsipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Kedepannya pengelolaan anggaran harus kita perbaiki, LPP APBD 2020 ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk di evaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. Kita berharap, semoga proses evaluasi nanti di Provinsi berjalan dengan sukses,” Ujar Wakil Bupati Mandailing Natal.