KPU Madina Undang Saksi, PPK, dan Panwaslih

KPU Madina Undang Saksi, PPK, dan PanwaslihKPU Madina – Panyabungan

Pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) tahun 2015 yang akan berlangsung Kamis, (17/12) mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina mengundang saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Madina.

Anggota KPU Madina Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada menyampaikan, peserta dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten terdiri atas Saksi, PPK, dan Panwaslih Kabupaten. Sehingga, dalam pelaksanaannya mereka harus diundang.

Ditambahkannya, setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon, saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten ke KPU Madina.

“Saksi masing-masing Pasangan Calon pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten berjumlah paling banyak dua orang, dan harus ada surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten,” ujarnya di Kantor KPU Madina, Selasa (15/12).

Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetepan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada pasal 22 ayat (3) huruf ‘d’ disebutkan, masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; selanjutnya, pada huruf ‘f’ disebutkan, saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten.

“Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, KPU Madina melakukan pembagian tugas kelompok kerja. Hal ini dilakukan, agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya,” Pungkas pria kelahiran Simangambat tersebut. (along/jw/KPU Madina).

Sumber: kpud-madinakab.go.id