BUPATI DESAK PIMPINAN OPD UNTUK SEGERA MENYERAHKAN HASIL EVALUASI TENAGA HONORER

Mengingat masih banyanyak Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengirimkan hasil evaluasi tenaga honorer di unit kerjanya masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan Surat Bupati Bupati Mandailing Natal, Nomor : 800/0157/BKD/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang evaluasi tenaga honorer, maka kembali Bupati Mandailing Natal mengeluarkan surat nomor : 800/0333/BKD/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang perihal evaluasi tenaga honorer, dan meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar segera membuat kajian yang sebenarnya terkait jumlah kebutuhan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) /pegawai honorer unit kerjanya masing-masing. Bupati Mandailing Natal dengan tegas menyatakan bahwa sistem evaluasi yang dilaksanakan harus benar-benar sesuai dengan fakta, mengedepankan prinsip penghematan dan berdasarkan capaian kinerja yang dipersembahkan oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) /pegawai honorer.

“Dengan tegas Saya sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD, dalam proses evaluasi tenaga honorer ini agar tetap mengedepankan prinsip penghematan dan pencapaian kinerja yang akan di persembahkan para TKS/ pegawai honorer. Melakukan evaluasi yang benar dan sesuai prosedur tentang ketaatan dalam melaksanakan tugas, kehadiran dan kompetensi, serta tidak meminta imbalan kepada para TKS/ pegawai honorer”. ujar Bupati Madina, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, Selasa (09/02/2021). Terkait waktu penyerahan laporan evaluasi TKS/ pegawai honorer ini, sudah harus diterima paling lama seminggu setelah surat ini diterima oleh seluruh OPD Pemkab Mandailing Natal.

Dalam surat yang ditandatangi oleh Bupati Mandailing Natal tersebut juga dengan tegas menyatakan apabila terindikasi ataupun diketahui ada yang meminta suatu imbalan, maka yang meminta imbalan akan dikenakan tindakan sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya dan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu, bagi yang memberi tidak akan diproses pengangkatannya menjadi TKS/ pegawai honorer.
“Dan jika ada ada yang kedapatan meminta imbalan, mereka akan dilaporkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh perlu dimaklumkan bahwa ASN yang meminta imbalan adalah termasuk yang tidak menginginkan Mandailing Natal terhindar dari KKN dan tidak menginginkan perbaikan maupun kemajuan”. Ujar Bupati Mandailing Natal dengan tegas.